1. Fraksi PKB mendorong fraksi - fraksi di DPR R, Komisi II DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, dan Pimpinan DPR RI untuk memberikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli;
2. Fraksi PKB DPR RI siap mendampingi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) dalam rangka mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
3. Fraksi PKB mendorong Gubernur Sumatera Utara untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
4. Fraksi PKB mendorong Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
5. Fraksi PKB mendorong Bupati Kab. Tapanuli Utara untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
6. Fraksi PKB mendorong Ketua DPRD Kab. Tapanuli Utara untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
7. Fraksi PKB mendorong Bupati Kab. Humbang Hasundutan untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
8. Fraksi PKB mendorong Ketua DPRD Kab. Humbang Hasundutan untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
9. Fraksi PKB mendorong Bupati Kab. Toba untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
10. Fraksi PKB mendorong Ketua DPRD Kab. Toba untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
11. Fraksi PKB mendorong Bupati Kab. Tapanuli Tengah untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
12. Fraksi PKB mendorong Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
13. Fraksi PKB mendorong Walikota Kota Sibolga untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
14. Fraksi PKB mendorong Ketua DPRD Kota Sibolga untuk memfasilitasi dan mengambil langkah - langkah untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli;
15. Fraksi PKB mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah - langkah terwujudnya otonomi daerah baru (DOB) berdasarkan skala prioritas, salah satunya adalah Provinsi Tapanuli;
16. Fraksi PKB dengan PPPT berbagi tugas dalam rangka mewujudkan Provinsi Tapanuli, yaitu:
(1) PPPT menyusun Naskah Akademik Provinsi Tapanuli;
(2) PPPT menyusun Dokumen Kumpulan Surat Keputusan Bersama / Surat Rekomendasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Keputusan Bersama Bupati / Walikota dan Ketua DPRD Cakupan Wilayah Provinsi Tapanuli;
(3) PPPT menyusun RUU Provinsi Tapanuli;
(4) Fraksi PKB DPR RI bertugas memasukkan RUU Provinsi Tapanuli ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Komisi II DPR RI;
(5) Fraksi PKB DPR RI bertugas memasukkan mengawal pembahasan RUU Provinsi Tapanuli di DPR RI;
(6) Fraksi PKB DPR RI bertugas mengawal Pengesahan RUU Provinsi Tapanuli Menjadi UU Provinsi Tapanuli.
Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025
Hormat Kami
Ketua Fraksi PKB DPR RI
Di Wakili Oleh
- H. Marwan Dasopang, M.Si Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB
- Dr. H. Mohammad Khozin Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB
Tembusan:
- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Ketua DPR RI;
- Ketua DPD RI;
- Ketua MPR RI;
- Ketua Komisi II DPR RI;
- Ketua² Fraksi di DPR RI;
- Mendagri:
- Ketua DPOD RI;
- Gubsu;
- Ketua DPRD SU;
- Bupati Tapanuli Utara;
- Ketua DPRD Tapanuli Utara;
- Bupati Humbang Hasundutan;
- Ketua DPRD Humbang Hasundutan;
- Bupati Toba;
- Ketua DPRD Toba;
- Bupati Samosir;
- Ketua DPRD Samosir;
- Bupati Tapanuli Tengah;
- Ketua DPRD Tapanuli Tengah;
- Walikota Kota Sibolga;
- Ketua DPRD Kota Sibolga;
- Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) An. Yonge Sihombing, SE, MBA Ketua Umum PPPT;
- Arsip.
Social Footer