Riautama.com - Taput - Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, S.H., menyambut baik kehadiran Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) di ruang kerjanya DPRD Taput, Tarutung, Kamis, 19/03/2025.
Tim audinsi PPPT dipimpin langsung Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing, SE, MBA didampingi Sekjen PPPT Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si., Waksekjen PPPT dr. Palmina br. Sihombing, M.Si.
"Saya telah membaca dan mengikuti informasi kegiatan yang dilakukan PPPT melalui kiriman whatsapp Pak Yonge, dan di Medsos. Saya sangat senang, bangga dan mengapresiasi upaya dan langkah yang telah dilakukan PPPT", kata Ketua DPRD Taput Arifin saat menerima audiensi PPPT.
Kalau berkaitan dengan dukungan pembentukan Provinsi Tapanuli dan PPPT lanjut Arifin, pada tahun 2022 pun kita DPRD Taput sudah langsung menerima kehadiran PPPT melalui rapat dengar pendapat, saat itu saya masih Ketua Fraksi PDIP.
"Dukungan yang diberikan DPRD Taput ketika itu hingga hari ini tidak sedikit pun berubah. Malah DPRD Taput lebih semangat lagi mendukung, karena memang sudah menjadi aspirasi, kerinduan, cita-cita dan harapan masyarakat tapanuli utara dan juga masyarakat di cakupan wilayah Provinsi Tapanuli", ujar Arifin Nababan.
Karena itu lanjut Arifin dengan semangat kesatuan kekompakan, kebersamaan, kesungguhan, kerja keras dan doa kita bersama tentulah kita yakini akan membuahkan hasil yang terbaik, yaitu terbentuknya Provinsi Tapanuli. Dengan terbentuknya Provinsi Tapanuli tentulah akan semakin mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Tapanuli.
"Kita sudah sama-sama melihat dan merasakan betapa sangat besarnya manfaat pasca pemekaran daerah tapanuli menjadi beberapa kabupaten seperti Humbahas, Toba, Samosir, dan Dairi, nyata bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin cepat", kata Arifin Ketua DPRD Taput.
"Semoga PPPT yang dinahodai Pak Yonge Sihombing ini bisa menghantarkan dan mewujudkan impian, cita-cita, kerinduan, dan kebutuhan yang telah lama dinantikan masyarakat tapanuli yaitu terbentuknya Provinsi Tapanuli", kata Arifin.
"Tetaplah berdoa, tetaplah rendahnya hati, rangkullah semua pihak, dan selalu berkomunikasi yang baik, dan kerja dengan hati yang tulus ikhlas, karena perjuangan ini adalah perjuangan oleh kita, dari kita, untuk kita, untuk masyarakat tapanuli, untuk Indonesia", kata Arifin.
Usai Ketua DPRD Taput menyampaikan saran, masukan, nasehat dan arahan, selanjutnya Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) menyerahkan naskah berita acara persetujuan bersama antara Bupati Kab. Tapanuli Utara dengan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.
Naskah diserahkan langsung oleh Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing, SE, MBA didampingi Sekjen PPPT Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si., Waksekjen PPPT dr. Palmina br. Sihombing, M.Si., kepada Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, M.Si.
Sebelum naskah diserahkan kepada Ketua DPRD Tapanuli Utara, Yonge Sihombing menyampaikan beberapa poin utama terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan PPPT untuk percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli.
Berikut beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan PPPT: Pertama, pengiriman surat permohonan audiensi dan rapat dengar pendapat (RDP) kepada pihak-pihak yang terkait langsung dan tidak langsung terhadap percepatan pembentukan provinsi Tapanuli.
Pihak-pihak dimaksud lanjut Yonge antara lain: (1) Pemerintah, misalnya Bupati dan Walikota di cakupan wilayah Provinsi Tapanuli, mulai dari Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Selanjutnya PPPT telah menyurati Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kemudian PPPT juga telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto, Wkl. Presiden RI / Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah RI Gibran Rakabuming Raka, Mendagri dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
(2) Menyurati DPR RI, DPD RI, MPR RI, Baleg DPR RI, Komisi II DPR RI, Fraksi-Fraksi seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN. Selanjutnya PPPT juga telah menyurati DPRD SU, DPRD Kabupaten dan Kota Cakupan Wilayah Provinsi Tapanuli. Dan sebagian besar telah menerima PPPT melalui audiensi dan RDP. Demikian halnya kepada Pemerintah, PPPT telah diterima melalui audiensi dan PPPT.
Selain kepada pemerintah dan para wakil rakyat, lanjut Yonge, PPPT juga telah menyurati dan melakukan pertemuan dengan institusi perguruan tinggi di Sumatera Utara, dan juga kepada institusi/komunitas Kemasyarakatan, para tokoh dan lainnya.
"Semua memberikan dukungan terhadap percepatan pembentukan provinsi Tapanuli, inilah yang juga turut menyemangati kami PPPT. Saya yakini semua ini adalah buah dari kesatuan hati, pikiran, sikap dan tindakan kita semua untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli", kata Yonge mantan staf ahli DPRD SU, staf ahli Ketua DPRD SU, Aspri DPR RI dan DPD RI.
Hal senada disampaikan Sekjen PPPT Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si, sejak berdirinya PPPT tahun 2022 yang dinahodai Pak Yonge Sihombing hingga saat ini tahun 2025 sangat kami rasakan campur tangan Tuhan, sehingga banyak hal yang dimudahkan.
Kemudian Dosen FE UNPRI Medan itu menjelaskan pembagian tugas yang disampaikan oleh Fraksi PKB DPR RI dan Baleg DPR RI antara lain: Pertama, Menyusun dokumen persyaratan kewilayahan untuk mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli.
Kedua, Menyusun dokumen persyaratan teknis berupa Naskah Akademik sebagai dasar kajian akademis. Ketiga, Menyusun dokumen persyaratan administratif yang menjadi prasyarat formal dalam proses pemekaran wilayah.
Keempat, Perencanaan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Tapanuli sebagai inisiatif DPR RI. Kelima, Pembahasan RUU Provinsi Tapanuli di tingkat legislatif untuk mendapatkan dukungan politik dan hukum. Keenam, Pengesahan RUU Provinsi Tapanuli dalam sidang paripurna DPR RI.
Diakhir pemaparannya, Yonge mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Tapanuli Utara, Ketua DPRD Tapanuli Utara yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, nasehat, dan arahan yang diberikan oleh Ketua DPRT Tapanuli Utara. Demikian halnya dukungan yang diberikan masyarakat tapanuli utara.
( JHarianja )
Social Footer