Lapor Pak Kajati, proyek 17 M di Pardasuka Yang Belum Lama Selesai Dikerjakan Sudah Ambrol

PRINGSEWU - LAMPUNG RIAUTAMA.COM

Proyek pembangunan bronjong di wilayah Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung, kini menuai sorotan tajam. Meski baru saja selesai dikerjakan, bangunan tersebut telah mengalami kerusakan parah dan ambrol, memunculkan dugaan bahwa pekerjaan ini tidak sesuai standar kualitas. Jum,at 8/8/25

Proyek yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp17 miliar tersebut dikerjakan oleh salah satu kontraktor rekanan pemerintah. Namun belum genap berusia beberapa bulan, bagian dari bangunan tersebut sudah rusak, membuat masyarakat kecewa dan mempertanyakan keseriusan pelaksanaan proyek.

Ketua dewan pimpinan Daerah Lembaga pemantau Aset dan keuangan negara RI profesional jaringan Mitra Negara ( LPAKN RI PROJAMIN ) Lampung Hermawansyah, dalam tanggapannya kepada RIAUTAMA.COM, mendesak dinas terkait dan pihak rekanan pelaksana segera turun langsung ke lokasi untuk mengevaluasi dan mencari solusi konkret.

> “Kami menduga pekerjaan ini tidak sesuai spesifikasi. Dengan nilai sebesar Rp17 miliar, seharusnya memberikan dampak dan manfaat yang maksimal. Pemerintah dan rekanan harus bertanggung jawab,” ujar Ketua LPAKN RI PROJAMIN Lampung ini.

Tidak hanya dari LSM, suara kekecewaan juga datang dari warga sekitar lokasi proyek. Mereka menyayangkan kualitas bangunan yang rendah dan meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang proyek di masa mendatang.

> “Pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati saat memilih kontraktor. Jangan sampai yang mengerjakan adalah pihak yang tidak kompeten. Kalau seperti ini hasilnya, masyarakat yang dirugikan,” ungkap salah satu warga Pardasuka kepada RIAUTAMA.COM.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari dinas terkait maupun pihak rekanan pelaksana proyek. Sementara masyarakat mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut dan diberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.

Proyek-proyek infrastruktur yang menelan anggaran besar seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat, bukan justru menambah persoalan baru. ( Tim/ Hermawan )