Rokan Hulu, riau tama.com– Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPPP Aur Bersatu Desa Teluk Aur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu terkait persoalan buruh bongkar muat dengan PT. Karya Samo Mas (KSM), senin (29/9/2025).
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Rohul yang dipimpin oleh Hj. Sumairtini merekomendasikan agar PUK SPPP Aur Bersatu dapat bekerja sebagai buruh bongkar muat di PT. KSM.
Rekomendasi itu ditegaskan kembali oleh Ketua Komisi III DPRD Rohul, Jhondri, yang meminta kedua belah pihak mengambil langkah dengan bijak untuk kepentingan bersama imbuhnya.
Sementara itu, pihak PT. KSM Desa Teluk Aur yang dihadiri langsung Direktur Osin Bagariang menegaskan bahwa perusahaan tetap berpedoman pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang telah ditandatangani antara SPTI dengan PT. KSM.
Menurutnya, KKB tersebut masih berlaku hingga satu tahun mendatang sehingga harus dijadikan acuan dalam menjalankan hubungan kerja. Jika itu diputuskan secara sepihak tentu melanggar kesepakatan yang berkekuatan hukum tetap.
PUK SPPP Aur Bersatu melalui perwakilannya menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Rohul yang telah bersedia memfasilitasi jalannya RDP. Mereka menilai langkah tersebut menjadi ruang dialog penting agar persoalan antara pekerja dengan perusahaan bisa menemukan titik temu.
“Terima kasih kepada DPRD Rohul yang telah mendengar aspirasi kami. Kami berharap proses mediasi berikutnya bisa menghasilkan keputusan yang adil bagi pekerja dan perusahaan,” ucap Hardizon selaku penasehat PUK SPPP Aur Bersatu.
RDP yang berlangsung hangat tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Rambah Samo Ipda Sarlose Mesra, SH, Kabid Naker Rokan Hulu Marganti Hasibuan, serta Sekretaris PC SPPP Hendron Sihombing.
Sebagai tindak lanjut, mediasi lanjutan akan digelar di Kantor Camat Rambah Samo pada Senin pekan depan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
(Tim Bustami).
Social Footer