Dalam keterangannya, Majid menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Ia merujuk pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Selain itu, Majid juga menyoroti Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurutnya, ketetapan tersebut secara tegas memisahkan fungsi pertahanan negara yang diemban TNI dan fungsi keamanan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab Polri, serta menjadi tonggak penting dalam penataan sistem keamanan nasional yang demokratis.
Lebih lanjut, Majid menjelaskan bahwa kedudukan Polri secara kelembagaan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Ketentuan ini, menurutnya, merupakan bagian dari desain sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan menjaga efektivitas koordinasi, kejelasan garis komando, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Berdasarkan kajian hukum tersebut, kedudukan Polri di bawah Presiden adalah bagian dari tatanan konstitusional negara yang harus dihormati bersama. Hal ini penting demi menjaga stabilitas nasional serta memastikan fungsi keamanan berjalan dalam koridor hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Majid.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan institusi Polri agar semakin profesional, modern, transparan, dan terpercaya. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bentuk partisipasi generasi muda dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang sah serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Social Footer