Di Duga "Peredaran Rokok Ilegal OPO dan T 3 Bebas di Jual di Batam - Kebal Hukum" Bea Cukai Tutup Mata - Aparat Diminta Bertindak

Riautama.com - Batam — Peredaran Rokok diduga ilegal bermerek OPO dan T3 di wilayah Batam kembali menjadi sorotan publik. Produk tanpa pita cukai ini dilaporkan semakin mudah ditemukan, mulai dari warung kecil hingga jaringan distribusi yang lebih luas, memicu kekhawatiran serius terhadap potensi kerugian negara dan dampak kesehatan masyarakat.

Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Diduga  Rokok ilegal secara terang-terangan mengangkangi aturan perpajakan dan cukai, yang seharusnya menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di sisi lain, keberadaan produk seperti OPO dan T3 juga menimbulkan persaingan tidak sehat bagi produsen Rokok legal yang patuh terhadap regulasi.

Lebih dari itu, aspek kesehatan menjadi ancaman nyata. Tanpa pengawasan standar produksi yang jelas, kandungan dalam Rokok ilegal ini dipertanyakan. Konsumen pada akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan—mereka menghirup produk tanpa jaminan kualitas, tanpa peringatan yang transparan, dan tanpa perlindungan hukum.

Ironisnya, peredaran Rokok diduga ilegal ini terkesan berlangsung terang-terangan. Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan dan penindakan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menjadikan Batam sebagai “surga” bagi perdagangan Rokok ilegal.

Desakan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait pun semakin menguat. Publik menuntut langkah konkret, bukan sekadar razia sesaat yang bersifat seremonial. Penindakan harus menyasar hingga ke akar distribusi, bukan hanya pengecer kecil di lapangan.

Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih aktif dalam edukasi masyarakat. Kesadaran konsumen menjadi kunci penting untuk memutus rantai peredaran. Selama permintaan masih tinggi, pasokan Rokok ilegal seperti OPO dan T3 akan terus mengalir tanpa hambatan berarti.

Jika tidak segera ditangani secara serius dan konsisten, persoalan ini bukan hanya soal Rokok ilegal—melainkan cerminan lemahnya penegakan hukum yang bisa merembet ke sektor lain. ( Guntur Harianja)