Riautama.com - Batam — Jeruji besi seharusnya membatasi kebebasan, bukan merampas hak untuk hidup sehat. Namun itulah yang kini diduga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batam. Di balik tembok tinggi dan pengawasan ketat, layanan kesehatan bagi warga binaan disebut sedang berada di titik kritis: obat-obatan kerap kosong, tenaga medis minim, dan narapidana yang sakit harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk diperiksa.
Sejumlah warga binaan mengungkap kondisi yang mereka sebut memprihatinkan. Akses menuju klinik lapas disebut tidak lagi bergantung pada tingkat urgensi medis, melainkan pada ketersediaan petugas, izin berlapis, dan situasi internal yang kerap dijadikan alasan penundaan.
“Kalau sakit, tidak langsung bisa berobat. Harus tunggu, kadang besok, kadang ditunda lagi. Alasannya petugas kurang, pengawalan tidak ada, atau kondisi belum memungkinkan,” ujar seorang narapidana yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan itu bukan sekadar soal lambatnya pelayanan. Persoalan yang lebih serius justru terletak pada dugaan kosongnya stok obat di klinik lapas. Dalam banyak kasus, warga binaan mengaku hanya diberi obat seadanya—tanpa pemeriksaan memadai, tanpa penanganan sesuai keluhan, dan tanpa kepastian apakah obat yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan medis.
Bagi narapidana dengan penyakit kronis, situasi ini disebut jauh lebih mengkhawatirkan. Mereka yang membutuhkan kontrol rutin dan pengobatan berkala justru menjadi kelompok paling rentan terdampak. Ketika obat tidak tersedia dan pemeriksaan tertunda, yang dipertaruhkan bukan lagi kenyamanan, melainkan keselamatan.
“Kami ini memang napi, tapi kami tetap manusia. Kalau sakit ya butuh diobati, bukan disuruh tunggu sampai parah,” kata seorang warga binaan lainnya.
Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi sistem pemasyarakatan yang semestinya menjamin hak dasar setiap warga binaan, termasuk hak atas layanan kesehatan. Sebab dalam sistem hukum, pidana badan tidak pernah berarti pencabutan hak untuk mendapat perawatan medis yang layak.
Namun yang terjadi di lapangan justru memunculkan dugaan sebaliknya: sakit di dalam lapas seolah bukan keadaan darurat, melainkan antrean administratif. Ketika tenaga medis terbatas, petugas pengawalan minim, dan obat-obatan tak tersedia, maka yang terancam bukan hanya kesehatan narapidana—tetapi juga tanggung jawab negara.
Persoalan ini memperlihatkan dugaan masalah yang lebih dalam: layanan kesehatan di lapas bukan sedang terganggu, melainkan diduga sedang dibiarkan lumpuh perlahan. Klinik ada, tetapi akses disebut sulit. Pemeriksaan tersedia, tetapi lambat. Obat dibutuhkan, tetapi stok kerap kosong. Dalam kondisi seperti ini, fungsi layanan kesehatan di lapas patut dipertanyakan: masih berjalan, atau hanya formalitas administratif?
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah persoalan serius yang menyentuh aspek kemanusiaan, tata kelola, dan tanggung jawab institusi. Negara menitipkan para narapidana di balik jeruji, tetapi negara pula yang memikul tanggung jawab penuh atas hidup dan kesehatan mereka.
Pembiaran terhadap kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu. Ketika napi sakit tak segera ditangani, ketika penyakit dibiarkan memburuk tanpa obat dan pemeriksaan layak, maka potensi krisis kemanusiaan di dalam lapas tinggal menunggu waktu.
Pemerintah dan otoritas terkait tidak bisa lagi berlindung di balik alasan klasik soal keterbatasan personel atau minimnya anggaran. Pertanyaan yang kini muncul jauh lebih mendasar: apakah negara masih hadir di klinik lapas, atau justru membiarkan warga binaan menghadapi sakitnya sendirian di balik jeruji?
Jika tak segera dibenahi, maka yang membusuk di balik tembok lapas bukan hanya sistem pelayanan kesehatan—tetapi juga rasa kemanusiaan itu sendiri.
Social Footer