LIMAU, TANGGAMUS - Riautama.Com
Dugaan minimnya aktivitas pelayanan di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Limau kembali menjadi sorotan. Menyusul keluhan sejumlah petani yang mengaku kesulitan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) Projamin Kabupaten Tanggamus meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja BPP Limau.
Ketua LPAKN RI Projamin Kabupaten Tanggamus, **Helmi**, mengatakan pihaknya turun langsung ke Kantor BPP Limau bersama sejumlah petani pada Kamis (23/7/2026). Namun, menurutnya, saat tiba di lokasi pada jam kerja, kantor tersebut tampak tidak menunjukkan adanya aktivitas pelayanan.
"Ketika kami datang bersama para petani, kami berharap dapat bertemu dengan penyuluh pertanian untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Namun yang kami temukan justru kantor dalam kondisi tertutup dan terkesan tidak ada aktivitas. Kondisinya juga terlihat kurang terawat sehingga menimbulkan kesan seolah sudah lama tidak difungsikan secara optimal," ujar Helmi.
Menurut Helmi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat BPP merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada petani.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah petani di Kecamatan Limau. Mereka mengaku kesulitan memperoleh pendampingan maupun berkoordinasi dengan penyuluh pertanian karena kantor BPP disebut sering dalam keadaan tertutup saat mereka datang.
Seorang pegawai di lingkungan Kecamatan Limau yang kantornya berada tidak jauh dari BPP Limau, dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan, juga mengaku sering melihat minimnya aktivitas di kantor tersebut.
> "Petani kadang justru datang ke kantor kecamatan untuk bertanya atau sekadar mencari informasi karena kantor BPP sering terlihat sepi," ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Helmi meminta **Bupati Tanggamus** untuk segera melakukan pengecekan langsung dan mengevaluasi kinerja aparatur yang bertugas di BPP Limau.
"Jika memang pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu perlu dilakukan evaluasi. Kami berharap Bupati Tanggamus dapat turun tangan agar fungsi BPP sebagai pendamping petani kembali berjalan optimal. ASN memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya," tegasnya.
Ia menambahkan, langkah evaluasi penting dilakukan demi memastikan pelayanan kepada petani tidak terganggu serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.(H)
Social Footer