*Warga Tani Kecam Kinerja BPP Limau, Diduga Minim Kehadiran di Kantor, Gedung BPP Disebut Bak Bangunan Tak Terurus*
Limau tanggamus – Riautama .com
Sejumlah petani di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, melontarkan kritik terhadap kinerja **Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Limau**. Mereka mengaku kesulitan berkoordinasi dengan pihak BPP dan menilai pelayanan kepada petani belum berjalan maksimal.
Keluhan tersebut turut diperkuat dengan kondisi fisik kantor BPP yang tampak kurang terawat. Berdasarkan pantauan di lokasi pada **Kamis (23/7/2026)**, halaman kantor dipenuhi rumput liar, sementara beberapa bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa kantor jarang difungsikan secara optimal.
Salah seorang anggota Kelompok Tani Tunas Muda yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial **IH** mengatakan, petani di Kecamatan Limau masih sangat membutuhkan pendampingan dan edukasi dari penyuluh pertanian, terutama di tengah musim kemarau yang berdampak pada aktivitas pertanian.
Menurutnya, tidak semua petani memiliki pengetahuan teknis yang memadai sehingga keberadaan penyuluh pertanian menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan produktivitas maupun mengatasi berbagai persoalan di lapangan.
> "Kami sangat membutuhkan edukasi tentang banyak hal dalam dunia pertanian. Tidak semua petani memiliki pemahaman yang sama. Kalau pejabatnya jarang berada di kantor, kami harus ke mana mencari informasi dan pendampingan?" ujar IH.
IH juga meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya Bupati, melakukan evaluasi terhadap kinerja Koordinator BPP Kecamatan Limau agar pelayanan kepada petani dapat berjalan lebih maksimal.
Menanggapi keluhan tersebut, **Koordinator BPP Kecamatan Limau, Farhan**, membantah anggapan bahwa dirinya jarang berada di kantor.
> "Kami tetap masuk kantor, biasanya hari Senin dan Kamis. Hari-hari lainnya kami melaksanakan tugas di lapangan," kata Farhan saat dikonfirmasi.
Farhan menjelaskan, mekanisme pelayanan kepada petani tidak selalu harus dilakukan melalui kantor BPP. Menurutnya, setiap pekon telah memiliki penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak pendampingan di wilayah masing-masing.
> "Di setiap pekon sudah ada penyuluh. Seharusnya petani berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyuluh yang bertugas di pekonnya. Tidak semua urusan harus langsung datang ke kantor BPP," jelasnya.
Meski demikian, keluhan yang disampaikan sejumlah petani menunjukkan masih adanya kesenjangan komunikasi antara masyarakat dengan BPP Kecamatan Limau. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar fungsi penyuluhan pertanian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani, terlebih di tengah tantangan musim kemarau yang membutuhkan pendampingan secara intensif.
Hingga berita ini diterbitkan, perbedaan pandangan antara petani dan pihak BPP terkait efektivitas pelayanan masih menjadi perhatian. Masyarakat berharap evaluasi terhadap sistem pelayanan dan peningkatan kehadiran penyuluh dapat dilakukan agar akses petani terhadap informasi dan pembinaan semakin mudah.(red)
Social Footer