Riautama.com - Batam — Penggerebekan terhadap Jekpot Game Zone yang berlokasi di depan Jekpot Gukong, Batam, pada Sabtu malam sekitar pukul 21.45 WIB, memantik perhatian sekaligus pertanyaan serius di tengah masyarakat.
Dalam penindakan tersebut, tim Bareskrim Mabes Polri turun bersama jajaran Polresta Barelang, Polda Kepri, serta Gegana. Sebanyak 136 orang disebut diamankan dari lokasi, yang terdiri dari karyawan Game Zone, karyawan kasino, serta para pemain yang berada di lokasi saat penindakan berlangsung.
Namun, di balik tindakan aparat tersebut, muncul satu pertanyaan yang kini menjadi sorotan publik:
Mengapa Jekpot Game Zone yang berada di lokasi tersebut menjadi sasaran penindakan, sementara lokasi Jekpot Gukong yang berada di depan atau berdekatan dengannya justru tidak terlihat tersentuh dalam operasi yang sama?
Pertanyaan ini bukan untuk menuduh pihak mana pun. Justru sebaliknya, publik membutuhkan penjelasan yang terang, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dari aparat penegak hukum.
Jika Jekpot Game Zone memang diduga melakukan pelanggaran hukum, masyarakat tentu berharap aparat tidak berhenti pada pengamanan puluhan hingga ratusan orang. Dugaan pelanggarannya harus dibuka secara jelas: apa pasalnya, apa barang buktinya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana perkembangan proses hukumnya.
Jangan sampai publik hanya disuguhi angka 136 orang diamankan, sementara pertanyaan paling mendasar mengenai alasan dan dasar hukum penindakan justru belum mendapatkan jawaban yang memadai.
Lebih jauh lagi, apabila persoalannya berkaitan dengan perizinan, perjudian, atau dugaan tindak pidana lainnya, maka aparat perlu menjelaskan secara terbuka status hukum lokasi tersebut. Apakah benar tidak memiliki izin? Apakah izin yang dimiliki tidak sesuai dengan kegiatan yang berlangsung? Atau terdapat dugaan pelanggaran lain?
Semua itu harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar asumsi.
PUBLIK PERTANYAKAN KONSISTENSI PENINDAKAN
Sorotan semakin menguat karena di sekitar kawasan tersebut terdapat lokasi permainan lainnya.
Publik bahkan mendorong Bareskrim Mabes Polri untuk tidak hanya memeriksa satu lokasi, tetapi juga memastikan apakah tempat-tempat lain yang memiliki kegiatan serupa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu lokasi yang turut menjadi perhatian adalah Jekpot Happy Beer di kawasan BCS Mall.
Jika memang terdapat dugaan pelanggaran pada tempat-tempat lain, masyarakat tentu berharap aparat melakukan pemeriksaan berdasarkan indikasi dan bukti, bukan berdasarkan pilih-pilih lokasi.
Sebab, prinsip penegakan hukum seharusnya sederhana:
Jika salah, proses. Jika tidak salah, jelaskan. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa. Dan jika terdapat bukti yang cukup, tegakkan hukum.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penindakan hanya tajam kepada satu lokasi, sementara lokasi lain yang berada dalam lingkup kegiatan serupa tidak mendapatkan pemeriksaan yang sama.
JANGAN BIARKAN PUBLIK BERSPEKULASI
Penindakan aparat tentu merupakan bagian dari kewenangan penegakan hukum. Namun, setiap tindakan besar yang melibatkan puluhan personel dan mengamankan 136 orang sudah sewajarnya disertai informasi yang jelas kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui apakah 136 orang tersebut seluruhnya berstatus sebagai terperiksa, saksi, atau terdapat pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Publik juga berhak mengetahui apakah seluruh orang yang diamankan benar-benar terkait dengan dugaan tindak pidana atau sebagian hanya dimintai keterangan.
Jangan biarkan ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi.
Bareskrim Mabes Polri diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penindakan, barang bukti yang diamankan, status 136 orang tersebut, serta dugaan tindak pidana yang sedang didalami.
BUKAN SOAL SIAPA YANG DIGEREBEK, TAPI APA DASAR HUKUMNYA
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang Game Zone, Gukong, Happy Beer, atau nama lokasi lainnya.
Yang jauh lebih penting adalah konsistensi penegakan hukum.
Jika satu tempat ditindak karena dugaan pelanggaran, publik ingin mengetahui dasar hukumnya. Jika tempat lain tidak ditindak, publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengapa.
Aparat tidak perlu takut menjelaskan.
Justru keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Penindakan boleh keras, tetapi penjelasan harus terang. Pengamanan boleh besar, tetapi dasar hukumnya harus jelas. Dan jika memang ada pelanggaran, jangan berhenti pada penggerebekan—bawa sampai tuntas ke proses hukum.
Kini bola berada di tangan aparat.
Apakah penggerebekan Game Zone merupakan bagian dari penegakan hukum yang terukur dan berbasis bukti, atau masih ada rangkaian pemeriksaan lain yang sedang dikembangkan?
Publik menunggu jawabannya.
Dan satu pertanyaan yang paling sulit dihindari tetap menggantung:
Kalau memang persoalannya adalah dugaan pelanggaran hukum, apakah seluruh lokasi yang memiliki kegiatan serupa juga akan diperiksa dengan standar yang sama?
Social Footer