Diduga dua anggota polsek rohul terjerat kasus narkoba publik desak kapolda riau bertindak tegas

Rokan Hulu-riautama.com

Dua kasus dugaan keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hulu dalam waktu berdekatan memunculkan tanda tanya besar. Publik

Di Polsek Kunto Darussalam, beredar informasi 5 orang anggota diduga terlibat dalam kasus narkoba. Saat ini kelimanya telah diamankan dan ditahan di Mako Brimob Polda Riau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Buntut dari pengungkapan itu, Kapolsek Kunto Darussalam AKP Joko Frasanta, S.H. diketahui telah dimutasi. Keputusan ini memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.Akses Ensiklopedia Online

Sementara itu di Polsek Ujung Batu, 1 orang anggota juga diduga terlibat kasus narkoba. Namun hingga saat ini, Kapolsek Ujung Batu belum mendapatkan keputusan mutasi.

Kesenjangan perlakuan inilah yang memicu keresahan warga.

“Kami meminta Bapak Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Haryawan untuk bersikap adil dan tegas. Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Kedua Polsek sama-sama memiliki anggota yang diduga terlibat, maka evaluasi dan langkah pembinaan juga harus sama,” ujar salah seorang aktivis pemerhati, Senin (7/9/2026).Unduh Panduan Wisata

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, pimpinan satuan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap anggotanya. Kegagalan dalam pembinaan dapat menjadi dasar pertimbangan evaluasi terhadap pimpinan.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi ke Humas Polres Rokan Hulu belum mendapatkan jawabanAkses Ensiklopedia Online

Sementara itu Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi SIK saat dikonfirmasi terhadap anggota di Dua Polsek yang tersandung dugaan kasus narkoba menyatakan terhadap permasalahan itu sedang dilakukan zoom dengan mabes polri. ” Lagi di konfirmasi ini bang,kita juga zoom dg mabes masalah yg di sampaikan”.sebutnya

Masyarakat berharap Kapolda Riau segera memberikan kepastian. Penegakan hukum terhadap anggota yang terlibat narkoba harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh dan perlakuan yang berkeadilan, agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri tidak semakin terkikis.

(Tim)