Riautama.com - Batam – Aktivitas cut and fill yang terus berlangsung di kawasan Sri Indah, Kampung Pete, Kelurahan Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, semakin memantik perhatian publik. Di tengah lalu lalang alat berat dan truk pengangkut material yang terus bekerja mengubah bentang kawasan pesisir, masyarakat mempertanyakan legalitas kegiatan tersebut serta keseriusan pemerintah dalam melakukan pengawasan.
Pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan berlangsung secara terbuka dan masif. Pengerukan serta penimbunan lahan terus berjalan, sementara informasi mengenai status lahan, dokumen perizinan, dan persetujuan lingkungan belum diketahui secara jelas oleh masyarakat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang semakin kuat di tengah publik. Bagaimana aktivitas berskala besar yang mengubah kawasan pesisir dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat? Apakah seluruh izin dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
Warga menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa. Kawasan pesisir merupakan wilayah yang memiliki fungsi strategis bagi lingkungan dan kepentingan publik. Setiap perubahan bentang alam yang terjadi di kawasan tersebut harus dipastikan berada dalam koridor hukum serta melalui pengawasan yang ketat.
"Yang dipertanyakan masyarakat bukan hanya proyeknya, tetapi keterbukaan dan pengawasannya. Kalau memang sesuai aturan, seharusnya tidak ada yang perlu ditutupi," ujar seorang warga.
Sorotan kini mengarah kepada instansi yang memiliki kewenangan, mulai dari BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup, hingga aparat penegak hukum. Publik menilai sudah saatnya dilakukan pemeriksaan terbuka terhadap status lahan, legalitas kegiatan, kesesuaian tata ruang, serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi kawasan pesisir Kampung Pete. Yang ikut dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemerintah dan kepastian hukum di wilayah yang menjadi aset publik.
Masyarakat mendesak agar instansi terkait tidak hanya menunggu polemik berkembang. Verifikasi lapangan, pemeriksaan administrasi, dan penyampaian hasilnya kepada publik dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini muncul.
Hingga kini, aktivitas di lokasi masih menjadi perhatian warga. Di saat alat berat terus bekerja dan perubahan kawasan pesisir terus berlangsung, publik menunggu langkah nyata dari pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang dilakukan sesuai aturan, transparan, dan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan maupun masyarakat.
Pertanyaan yang kini mengemuka semakin keras terdengar: apakah pengawasan negara benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, atau publik sedang menyaksikan sebuah aktivitas besar yang belum memperoleh penjelasan yang memadai?
( Guntur )
Social Footer