Rokan hulu riautama.com,Rabu,10/12/2026 – Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan massa di kawasan Taman Kota Pasir Pengaraian hingga ke Mapolres Rokan Hulu, Selasa (10/11/2026), berbuntut pengaduan masyarakat (Dumas).
AN, Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, diadukan ke Polres Rokan Hulu atas dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah terhadap seorang advokat, Ramses Hutagaol, S.H., M.H.
Pengaduan tersebut disampaikan melalui Kantor Advokat dan Pengacara Muhammad Abdul Hakim, S.Pd., S.H., M.H. & Rekan, berdasarkan surat bernomor 32/KA-MAH/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, yang ditujukan kepada Kapolres Rokan Hulu c.q. Kasat Reskrim.
Dalam surat pengaduan tersebut dijelaskan, aksi unjuk rasa berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB. Massa disebut membawa kendaraan yang dilengkapi pengeras suara dan membentangkan spanduk berisi foto Ramses Hutagaol disertai tulisan "OKNUM PENGACARA DIDUGA MELAKUKAN PENIPUAN!"
Selain itu, spanduk tersebut juga memuat tuntutan agar Kapolres Rokan Hulu mengusut dugaan penipuan dan penggelapan dana biaya penanganan perkara yang disebut melibatkan Ramses Hutagaol.
Pihak pengadu menilai pemasangan foto, nama lengkap, serta tuduhan tersebut di ruang publik telah menyerang kehormatan dan nama baik kliennya sebagai seorang advokat.
Tak hanya itu, dalam surat Dumas juga disebutkan bahwa foto dan video aksi unjuk rasa tersebut diduga turut disebarluaskan melalui grup WhatsApp.
Kuasa hukum Ramses menyatakan tuduhan yang disampaikan melalui spanduk tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Mereka juga menyebut belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ramses Hutagaol bersalah atas dugaan penipuan maupun penggelapan sebagaimana dituduhkan.
Sebagai bagian dari pengaduan, pihak kuasa hukum turut melampirkan sejumlah bukti awal, di antaranya tangkapan layar percakapan atau unggahan WhatsApp, rekaman video aksi unjuk rasa, foto kegiatan demonstrasi, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.
Dalam dasar hukum pengaduannya, pihak kuasa hukum merujuk Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional terkait dugaan pencemaran nama baik dan pencemaran tertulis.
Selain itu, pengaduan juga menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan UU ITE apabila penyebaran dokumentasi aksi melalui media sosial atau grup WhatsApp terbukti memenuhi unsur pidana.
Melalui pengaduan tersebut, Muhammad Abdul Hakim dan Alda Resky selaku kuasa hukum meminta Polres Rokan Hulu menerima serta menindaklanjuti Dumas, melakukan penyelidikan, dan memanggil serta memeriksa AN beserta saksi-saksi terkait.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum atas persoalan tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari AN terkait pengaduan yang disampaikan pihak Ramses Hutagaol. Pengaduan tersebut masih merupakan laporan sepihak yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
( Bustami )
Social Footer